Scout Maros

Perserikatan Bangsa-Bangsa - Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB. Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 sedikitnya 192 negara menjadi Anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan independensinya masing-masing, selain Vatikan dan Takhta Suci serta Republik China (Taiwan) yang tergabung dalam wilayah Tiongkok pada 1971.

Hingga tahun 2007 sudah ada 192 Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa. Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang saat ini menjabat sejak 1 Januari 2007. PBB merupakan organisasi internasional, dengan sistem yang merupakan seluruh hubungan organisasi internasional, perjanjian dan konvensi yang dibuat oleh PBB. Sistem PBB berdasarkan lima organ (sebelumnya enam, Dewan Perwalian PBB dikeluarkan dari operasi tahun 1994): Dewan Perwalian PBB adalah suatu sistem perwalian internasional lebih jauh telah didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual. (daerah-daerah yang demikian oleh karena itu disebut “daerah-daerah perwalian”

Tujuan

1.Dewan Perwalian
Tugas dan hak
Dewan Perwalian bertugas untuk menjalankan kewajiban Majelis Umum dalam hal-hal yang berhubungan dengan daerah-daerah perwalian, kecuali daerah-daerah strategis yang diurus oleh Dewan Keamanan. Atas dasar penyerahan kuasa itu Dewan Perwalian diberi hak untuk :

Keanggotaan
Dewan Perwalian terdiri dari 3 golongan anggota ,yaitu :

2.Majelis Umum
Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis ini terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan termasuk wakil dari 51 negara.Pertemuan ini biasanya dimulai di Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada pertengahan Desember. Pertemuan khusus dapat diadakan atas permintaan dari Dewan Keamanan, mayoritas anggota PBB. Pertemuan khusus diadakan pada Oktober 1995 untuk memperingati perayaan 50 tahun PBB.

Tugas dan kekuasaan
Tugas dan kekuasaaan Majelis Umum dapat dibagi dalam 8 golongan, yaitu mengenai :

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Umum membentuk berbagai badan, seperti; komite; komisi; konperensi dan agency. Badan-badan tersebut di antaranya :

Majelis Utama juga dibantu badan-badan dan program khusus seperti :

3.Dewan Keamanan
Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedang badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Tugas dan Fungsi
Dalam hal mempertahankan perdamaian dan Keamanan Internasional diserahkan kepada Dewan Keamanan, dengan syarat; semua tindakan dewan keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan azas-azas PBB, tugas dan kewajiban Dewan Keamanan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu : Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan.  Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan. Sedangkan fungsi Dewan Keamanan sebagai berikut:

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan dibantu badan-badan dan program khusus seperti :

4.Dewan Ekonomi dan Sosial
Dewan Ekonomi dan Sosial ini terdiri atas 27 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun.
Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial :

5.Sekretariat PBB
Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia. Badan ini menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB untuk rapat-rapatnya. Badan ini juga membawa tugas seperti yang diatur oleh Dewan Keamanan PBB, Sidang Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menyediakan para staff dipilih berdasarkan aplikasi standar efisiensi, kompeten, dan integritas tertinggi, dikarenakan kepentingan mengambil dari tempat geografi yang luas.

Fungsi-fungsi sekretaris jendral

6.Mahkamah Internasional
Mahkamah internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda . Mahkamah merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB . Dewan keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada mahkamah, majelis umum dan dewan keamanan dapat memohon kepada mahkamah nasehat atas persoalan hukum apa saja dan organ-organ lain dari PBB serta badan-badan khusus apabila pendapat wewenang dari majelis umum dapat meminta nasehat mengenai persoalan-persoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Majelis umum telah memberikan wewenang ini kepada dewan ekonomi dan sosial, dewan perwakilan, panitia interim dari majelis umum dan beberapa badan-badan antar pemerintah.

Sumber-Sumber Hukum
Sumber-sumber hukum yang digunakan apabila membuat suatu keputusan ialah :

Mahkamah dapat membuat keputusan “ex aequo et bono” (artinya : sesuai dengan apa yang dianggap adil) apabila pihak-pihak yang bersangkutan setuju.

Keanggotaan
Mahkamah terdiri dari lima belas hakim, yang dikenal sebagai ”anggota” mahkamah. Mereka dipilih oleh majelis umum dan dewan keamanan yang mengadakan pemungutan suara secara terpisah. Hakim-hakim dipilih atas dasar kecakapan mereka, bukan atas dasar kebangsan akan tetapi diusahakan untuk menjamin bahwa sistem-sisitem hukum yang terpenting didunia diwakili oleh mahkamah. Tidak ada dua hakim yang menjadi warga negara dari negara yang sama. Hakim-hakim memegang jabatan selama waktu sembilan tahun dan dapat dipilih kembali mereka tidak dapat menduduki jabatan lain selama masa jabatan mereka. Semua persoalan-persoalan diputuskan menurut suatu kelebihan dari hakim-hakim yang hadir, dan jumlah sembilan merupakan quorumnya. Apabla terjadi seri, maka ketua mahkamah mempunyai suara yang menentukan. Hingga Juni 2006 telah bergabung 192 negara ke dalam lembaga internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Berikut adalah daftar beberapa Negara anggota PBB beserta tanggal masuknya.

NO	NAMA NEGARA	TANGGAL BERGABUNG
1.	Afganistan	19 Nopember 1946
2.	Afrika Selatan	07 Nopember 1945
3.	Republik Afrika Tengah	20 September 1960
4.	Albania	14 Desember 1955
5.	Algeria	08 Oktober 1962
6.	Amerika Serikat	24 Oktober 1945
7.	Andorra	28 Juli 1993
8.	Angola	01 Desember 1976
9.	Antigua dan Barbuda	11 Nopember 1981
10.	Arab Saudi	24 Oktober 1945
11.	Argentina	24 Oktober 1945
12.	Armenia	02 Maret 1992
13.	Australia	01 Nopember 1945
14.	Austria	14 Desember 1955
15.	Azerbaijan	02 Maret 1992
16.	Bahama	18 September 1973
17.	Bahrain	21 September 1971
18.	Bangladesh	17 September 1974
19.	Barbados	09 Desember 1966
20.	Belanda	10 Desember 1945
21.	Belarus	24 Oktober 1945
22.	Belgia	27 Desember 1945
23.	Belize	25 September 1981
24.	Benin	20 September 1960
25.	Bhutan	21 September 1971
26.	Bolivia	14 Nopember 1945
27.	Bosnia dan Herzegovina	22 Mei 1992
28.	Botswana	17 Oktober 1966
29.	Brasil	24 Oktober 1945
30.	Britania Raya	24 Oktober 1945
31.	Brunei Darussalam	21 September 1984
32.	Bulgaria	14 Desember 1955
33.	Burkina Faso	20 September 1960
34.	Burundi	18 September 1962
35.	Republik Ceko	19 Januari 1993
36.	Chad	20 September 1960
37.	Chili	24 Oktober 1945
38.	China	24 Oktober 1945
39.	Denmark	24 Oktober 1945
40.	Djibouti	20 September 1977
41.	Domikia	18 Desember 1978
42.	Ekuador	21 Desember 1945
43.	El Salvador	24 Oktober 1945
44.	Eritrea	28 Mei 1993
45.	Estonia	17 September 1991
46.	Ethiopia	13 Nopember 1945
47.	Fiji	13 Oktober 1970
48.	Filipina	24 Oktober 1945
49.	Finlandia	14 Desember 1955
50.	Gabon	20 September 1960
51.	Gambia	21 September 1965
52.	Georgia	31 Juli 1992
53.	Ghana	08 Maret 1957
54.	Grenada	17 September 1974
55.	Guatemala	21 Nopember 1945
56.	Guinea	12 Desember 1958
57.	Guinea Bissau	17 September 1974
58.	Guinea Khatulistiwa	12 Nopember 1968
59.	Guyana	20 September 1966
60.	Haiti	24 Oktober 1945
61.	Honduras	17 Desember 1945
62.	Hongari	14 Desember 1955
63.	India	30 Oktober 1945
64.	Indonesia	28 September 1950

 

Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan oleh PBB atau Dewan Keamanan PBB PBB. Hak Veto dimiliki oleh Negara Negara Anggota Tetap Dewan keamanan PBB yang saat ini dimiliki oleh Amerika Serikat, Rusia (dulu Uni Soviet), Republik Rakyat China menggantikan Republik China (Taiwan) pada tahun 1979, Inggris dan Perancis. Pada saat ini opini yang berkembang di media media internasional menyebutkan keberadaan lima negara anggota tetap dan Hak Veto ditinjau kembali karena perkembangan dunia yang semakin kompleks serta sering dianggap membuat berlarut larutnya masalah internasional yang membawa akibat pada masalah kemanusiaan akibat digunakannya hak ini oleh negara negara besar yang dianggap membawa kepentingannya sendiri.

Karena keberadaanya merupakan warisan Perang Dunia II yang diambil dari negara negara kuat pemenang perang, banyak suara suara dari tokoh tokoh internasional agar PBB dirombak atau direformasi agar dapat mengamodasi perkembangan dunia internasional khususnya negara negara dunia ketiga. Diantara tokoh tokoh yang menyarakan perlunya reformasi pada PBB khususnya Dewan Keamanan diantaranya adalah Presiden Sukarno pada tahun 1960-an kemudian Dr Mahathir Mohammad.